You Are Here: Home» Agama , Ploitik , politik , topnews » Anggota DPR: 'Sertifikasi Ulama Bukti Pemerintah Panik'


Perhatian Penting Untuk Pembaca Artike.abajadun.com
  1. Isi artikel, berita dan materi www.artikel.abajadun.com di ambil dan sadur dari berbagai sumber .
  2. Hak cipta dari isi , artikel , berita dan materi lainya adalah menjadi hak milik dari sumber bersangkutan .
  3. Admin abajadun sama sekali tidak berniat membajak dari sumber manapun, semua artikel,berita dan isi merupakan catatan yang pernah say abaca untuk kemudian saya documentasikan di artikel.abajadun.com supaya bisadi baca teman teman dan sebagai media silaturrahmi dan berbagi informasi.
  4. Jika ada yang keberatan dengan pemuatan isi , berita ,artikel, gambar foto,video yang ada di artikel.abajadun.com silahkan anda hubungi saya dan saya tidak akan keberatan menghapus isi materi tersebut .
  5. Bagi pembaca yang ingin menyebarkan /menggunakan materi di artikel.abajadun.com saya persilahkan saja dengan mencantumkan sumber asli artikel .
Terakhir jika ada kebaikan dan keberhasilan , saya ucapkan syukur alhamdilillah , semoga semuanya bias memberi manfaat kepada kita semua baik untuk diri sendiri agama,nusa dan bangsa , sebagai penutup saya sadar bahwa masih banyak kekurangan pada diri saya , untuk itu bila ada kekuarnganya saya mohon maaf dan atas perhatian anda saya ucpakan terimakasih. Akhir kata selamat membaca.
-
DPR menilai wacana sertifikasi bagi para ustadz (guru agama) dan ulama tidak akan menyelesaikan problem terorisme. Sebaliknya, wacana itu malah menunjukan kepanikan dan ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan terorisme.

"Ini tidak memiliki dasar. Tidak solutif. Terkesan panik," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli, di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/9) seperti dilansir Republika.

Jazuli mendengar wacana sertifikasi bagi para ustadz muncul dari pihak BNPT. BNPT ingin menerapkan kodisi yang terjadi di Arab Saudi. Di sana, para ustadz dan ulama berada di bawah kontrol pemerintah. Mereka dilarang mengajarkan tafsir agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Jazuli ini terjadi karena pemerintah Arab Saudi menggaji langsung para ustadz dan ulama dengan bayaran tinggi. "Ustadz biasa digaji 5.000 riyal, sedangkan ustadz Masjidil Haram 50 ribu real perbulan," katanya.

Kondisi di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi. Di sini ustadz dan ulama menempati posisi yang unik dalam struktur sosial masyarakat. Mereka dihormati dan didengar petuah-petuahnya tanpa mesti memiliki latar belakang ilmu formal. Gelar ustadz dan ulama lahir secara naluriah dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat mempelajari ilmu agama. "Bukan pelabelan dari pemerintah," ujarnya.
Menurut Jazuli akar permasalahan terorisme bukan terletak pada guru-guru agama, melainkan pada problem sosial ekonomi masyarakat. Logikanya, bila masyarakat sejahtera secara ekonomi mereka akan mampu mengakses pendidikan yang lebih baik. Lewat pendidikan akal seseorang akal pikiran seseorang akan lebih dialektis menerima informasi, termasuk paham radikal.
"Harus dikaji secara mendalam apa akar persoalan dari terorisme," katanya.
Terorisme tidak mesti diidentikan dengan kelompok agama tertentu. Kebanyakan aksi terorisme bersifat kasuistik tergantung pada problem yang dihadapi masyarakat di masing-masing negara. [mzf/muslimdaily]
 http://muslimdaily.net/berita/lokal/anggota-dpr-sertifikasi-ulama-bukti-pemerintah-panik.html
Tags: Agama , Ploitik , politik , topnews

0 komentar

Leave a Reply

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.